Jamkrindo

Sekilas Tentang Jamkrindo

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup  tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembalidiubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Jamkrindo

Foto : www.Ikit.co.id

Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 pasal 8 Tahun 2008 tentang Perum Jamkrindo, Kegiatan Usaha Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut :

  1. Melakukan Penjaminan Kredit baik bersifat tunai dan non tunai uang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
  2. Melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
  3. Melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
  4. Melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
  5. Melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa  yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi.
  6. Melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada  Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Produk

BANTUAN MANAJEMEN & KONSULTASI

Sesuai dengan PP No. 41/2008 tanggal 19 Mei 2008, salah satu usaha yang dapat dijalankan oleh Perum Jamkrindo adalah memberikan bantuan konsultasi manajemen, baik pada saat sebelum proses penjaminan, dalam masa penjaminan maupun setelah masa penjaminan, dengan harapan bahwa usaha UMKM khususnya yang sedang dalam proses penjaminan Perum Jamkrindo dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan dan dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban finansialnya kepada pihak kreditur sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

PRODUK USAHA PENJAMINAN

Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit/Pembiayaan (Terjamin) kepada Penerima Jaminan.

Proses Penjaminan Kredit/Pembiayaan melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit/pembiayaan yang didalam hal ini disebut Penerima Jaminan, debitur kredit/pembiayaan yang dalam hal ini disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit/pembiayaan yang dalam hal ini disebut Penjamin. Sifat dari Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit/Pembiayaan Terjamin tersebut lunas.

Penjaminan Kredit/Pembiayaan diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit/pembiayaan dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan.

Jenis-jenis Produk Usaha Penjaminan terdiri atas:

1. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak,namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan sampai denganRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh PerusahaanPenjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.

2. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Umum

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayan yang diberikan oleh PenerimaJaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja dan/atauInvestasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin,yang proses penjaminannya dilakukan secara kasus per kasus.

3.Penjaminan Kredit/Pembiayaan Mikro

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, yang jumlah plafond kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan kredit/pembiayaan mikro di Penerima Jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

4. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan Modal Kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerjanya, yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

5. Penjaminan Kredit/Pembiayaan Multiguna

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh PenerimaJaminan kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

6. Penjaminan Distribusi Barang

Adalah penjaminan atas kredit/penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

7. Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi

Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin.

8. Surety Bond

Surety Bond Adalah suatu perjanjian 3 pihak anatara Surety (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada Principal (Pihak Kedua) secara bersama-sama berjanji kepada oblige (Pihak Ketiga) bahwa apabila principal oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksankan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan oblige, maka surety akan bertanggung jawab terhadap oblige untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut

9. Penjaminan Kredit BPR/BPRS

Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR

10. Penjaminan KPR Sejahtera FLPP

Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

11. Custom Bond

Perikatan penjaminan antara tiga pihak, pihak pertama (Penjamin/Customs Company) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua  (Terjamin/Principal) terhadap pihak ketiga (Penerima Jaminan/Oblige)

12. Penjaminan Keagenan Kargo

Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/Obligee (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/Principal (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/Obligee.

13. Penjaminan Invoice Financing

Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan kepada Obligee terkait dengan tagihan Supplier dari Obligee. Penjaminan Keagenan Kargo merupakan salah satu bentuk Payment Bond atau Jaminan Pembayaran lainnya.

sumber :  www.jamkrindo.co.id

 

 

 

About

POST YOUR COMMENTS