DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL, ‘LOKAKARYA PENGUATAN KUALITAS LAYANAN FKTP’

Newswartasatu.com – Sejak dimulainya JKN tahun 2014, kita telah menerapkan sistem gate keeper (layanan berjenjang dan terstruktur), yaitu mengharuskan peserta JKN ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), faskes primer, sebelum mendapatkan Iayanan spesialis.

Usman Sumantri, Anggota Dewan Jaminan Sosial mengatakan “Bahwa terdapat tiga kelompok besar FKTP yaitu faskes milik pemerintah (puskesmas, klinik TNI, dan klinik POLRI), faskes milik swasta yaitu klinik pratama, dan praktik dokter atau drg perorangan. Semua FKTP menyediakan Iayanan dr atau drg umum, bukan spesialis. Kompetensi dan kualitas dr atau drg umum dirumuskan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Apabila FKTP menemukan pasien peserta JKN yang menderita penyakit yang diluar kompetensi tersebut, maka FKTP harus merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (FKTP), atau faskes sekunder/tersier, yang berbentuk klinik spesialis/klinik utama dan rumah sakit (RS).”

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Foto : Acara lokakarya senin pagi, (24/10), Ged BPPSDM

Hal tersebut di ungkapnya di sela – sela acara lokakarya bertema ‘Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer pada Jaminan Kesehatan Nasional’, senin pagi, (24/10), Ged BPPSDM,
Jalan Hang Jebat 3 Blok F3, Jakarta Selatan.

“Tergantung pada tingkat keseriusan (severity) suatu penyakit, maka RS juga diatur menjadi empat kelas, yaitu kelas A, B, C dan D. Rumah Sakit kelas A di tahun 2015 hanya 57 dari total 2.488 RS. RS kelas A memiliki fasilitas dan tenaga spesialis lengkap yang jumlahnya. Jika setiap pasien ingin ke RS lengkap, maka tidak mungkin semua dapat dilayani. Oleh karenanya, rujukan juga diatur dimulai dengan ke RS kelas C dan D, jika RS kelas C dan D tidak tersedia fasilitas dan spesialis, maka RS kelas C dan D harus merujuk ke RS kelas B dan A. Layanan berjenjang bertujuan untuk meningkatkan mutu ‘Iayanan FKTP dan meningkatkan efisiensi Iayanan spesialistik yang jumlahnya terbatas dan mahal biayanya,” tutur Usman.

Usman menjelaskan “Bahwa Oleh karenanya, efektifitas Iayanan berjenjang harus diukur dengan angka rujukan secara berjenjang, mulai dari FKTP, RS kelas C&D, lalu ke RS kelas A&B. Untuk mencapai efektifitas (mutu Iayanan berjenjang), maka FKTP dibayar dengan cara kapitasi. Konsep pembayaran kapitasi pada FKTP sudah lama dilaksanakan di Eropa untuk memberi insentif dan disinsentif finansial kepada dokter. Konsep pembayaran kapitasi adalah konsep pasar, dalam artian dokter FKTP akan menerima risiko finansial (rugi) jika peserta yang terdaftar padanya banyak yang sakit dan memperoleh untung jika jumlah yang sakit sedikit. Pembayaran kapitasi diperlukan untuk mendorong dokter melakukan upaya promotlf-preventif agar jumlah yang sakit berkurang dan dengan demikian sang dokter mendapat take home income ‘lebih besar. Dengan demikian, Iayanan berjenjang melalui penggunaan FKTP harus diukur efektifitasnya (kualitasnya) dengan mengukur seberapa sehat peserta dan enfisiensi diukur dengan seberapa besar angka atau proporsi rujukan,”

Untuk mencapai efek tersebut, ada dua syarat utama yaitu :

1) jumlah peserta terdaftar pada dokter atau klinik tersebut harus optimum. BPJS mematok rasio maksimum 5.000 peserta pet 60mg (umum). Di Eropa, rasio standar berkisar pada 2.000 – 3.000 peserta per dokter. Jika jumlah peserta kurang dari 1.000 per dokter, maka efektifitas kapitasi tidak terjadi, karena petetapatan dokter tidak cukup memadai.

2) besaran kapitasi harus memadai menurut harga keekonomian. Jika besaran kapitasi terlalu kecil, dokter akan banyak merujuk, menjadi tidak efisien. Akhirnya BPJS akan membayar lebih banyak untuk layanan sekunder dan tersier di RS. Jika besaran kapitasi terlalu besar, maka efisiensl tidak tercapal. Ikatan Dokter Indonesia merumuskan bayaran kapitasi ke FKTP sebesar 30-40% dari seluruh dana JKN.

“Tujuan lokakarya dua hari ini adalah mengevaluasl sejauh mana layanan bejenjang yang disalurkan melalui berbagai jenis FKTP mencapai tujuan efektifitas dan efisiensi,” tutup Usman. (r/p)

 

About

POST YOUR COMMENTS