Catatan Akhir Tahun : “Kerakyatan Dalam Pemilu”

Newswartasatu.com, JAKARTA- Pemilihan Umum, baik nasional maupun daerah, adalah cara untuk menentukan pemimpin berdasarkan keinginan semakin banyak pemilih. Sebagai instrumen demokratis, Pemilu mengarahkan kekuasaan ditentukan oleh semakin banyak orang, bukan sebaliknya. Vox Populi Vox Dei bukan L’etat C’est Moi.

Kebijakan politik pemerintah adalah gabungan antara keinginan masyarakat dan gagasan pemimpin demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Akuntabilitas pemerintahan akan semakin terbangun, jika proses Pemilu/Pilkada mulai dari pencalonan. kampanye, pencoblosan hingga pemerintahan terpilíh dapat menyatukan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemimpinnya.

Refleksi Akhir Tahun

Foto bersumber dari, klikanggaran.com

Kerakyatan dalam Pemilu, adalah suatu kondisi dimana masvarakat pemilih menjadi jantung dari proses pengambilan kebijakan pemeríntah. Hak memilih secara individu dalam Pemilu adalah tanda dimana kekuasaan pada dasarnya milik rakyat dan pengelolaan sumberdaya kekuasaan ditujukan kepada rakyat. Oleh karenanya, sejak awal, prosedur dan sistem pemilihan umum ataupun Pilkada juga menguatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Apakah sepanjang 2016, terjadi proses Kerakyatan dalam PemiIu? Ada tiga peristiwa untuk mengukurnya, yaitu pelaksanaan Pilkada serentak, Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan strategí sosialisasi dan ¡nformasi Pemilu/Pilkada bagi penguatan Pemilih.

Pertama; Kerakyatan Pemilu dalam peristiwa Pilkada dapat diukur dengan sejauhmana representasi dan kepentingan rakyat tercermín dalam proses pencalonan. Dalam pasal 40 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan Partai Politik atau gabungan Partai Polítik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Dengan ketentuan tersebut, maka disetiap daerah Pilkada jumlah pasangan calon yang dapat muncul dari unsur DPRD adalah 4 hingga 5 pasangan calon. Ketentuan 20 persen ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi partai politik untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat pemilih.

Data menunjukkan, meskipun jumlah pasangan calon dari unsur partai politik secara ideal dapat terwujud sebanyak 350 s/d 400 pasangan calon, dalam Pilkada serentak hanya muncul sebanyak 244 pasangan caian. Sebagian besar jumlah pasangan calon di setiap daerah rata-rata dua pasangan calon darí unsur partaí politik, bahkan terdapat 9 daerah dengan pasangan calon tunggal sebagai akibat terjadinya dukungan koalisi yang besar. (FJR)

About

POST YOUR COMMENTS